Sabtu, 11 April 2015

HUBUNGAN MASALAH MAKROEKONOMI DENGAN KEBIJAKAN FISKAL “INFLASI”


A.    Pengertian Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah langkah- langkah pemerintah untuk membuat perubahan- perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah- masalah ekonomi yang dihadapi.
B.     Contoh Kebijakan Fiskal
Dapat dilihat pada beberapa langkah yang telah ditempuh pemerintah untuk mengatasi beberapa permasalahan ekonomi yang pernah membelit Indonesia. Langkah-langkah tersebut sepenuhnya adalah penerapan dari kebijakan fiskal yang dilakukan melalui dengan seksama dan juga mempertimbangkan banyak faktor ekonomi lain di dalamnya. Kebijakan fiskal sendiri pada dasarnya merupakan kebijakan dari pemerintah yang berhubungan erat dengan keadaan finansial negara. Dan sebagai contoh nyata penerapan kebijakan fiskal yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah dalam hal penyelesaian permasalahan inflasi.
Proses penanganan masalah inflasi dengan menggunakan kebijakan fiskal tentunya dilakukan melalui beberapa tahap. Namun yang jelas adalah dalam masalah ini instrument kebijakan fiskal yang menjadi kajian utama adalah mengenai pajak negara. Mengapa pajak? Karena dalam contoh kebijakan fiscal berikut ini pajaklah yang akan memberikan pengaruh terhadap inflasi secara langsung. Tidak menutup kemungkinan naiknya harga BBM juga mempengaruhi inflasi. Inflasi pada dasarnya adalah keadaan dimana penurunan nilai mata uang dari sebuah negara yang diakibatkan karena terlalu banyaknya uang yang beredar di masyarakat jika dibandingkan dengan produk barang atau pun jasa yang ada saat itu. Dan dengan mengontrol pendapatan pajak, dalam hal ini dinaikan jumlah pajaknya, maka akan mengurangi jumlah uang yang beredar.
Memang benar jika dengan penerapan kebijakan melalui penaikan pajak tersebut maka akan menimbulkan masalah ekonomi yang lain yaitu makin mahalnya harga barang barang di pasaran, namun hal ini tentunya dibarengi dengan makin sedikitnya uang yang beredar dan menurunnya angka inflasi. Dan jika tingkat inflasi bisa terkendali maka secara global perekonomian pun termasuk proses produksi dalam negeri bisa berjalan lebih baik.
C.    Bentuk-bentuk kebijakan fiscal
Kebijakan fiskal dapat dibedakan kepada dua golongan :
1.      Penstabil otomatik (bentuk-bentuk sistem fiskal yang sedang berlaku yang secara otomatik cenderung untuk menimbulkan kestabilan dalam kegiatan ekonomi). Penstabil otomatik adalah sistem perpajakan yang progresif dan proporsional, kebijakan harga minimum, dan sistem asuransi pengangguran. Pajak progresif dan pajak proporsional, pajak ini biasanya digunakan dalam memungut pajak pendapatan individu dan praktekkan hampir disemua negara. Pada pendapatan yang sangat rendah pendapatan seseorang tidak perlu membayar pajak. Akan tetapi semakin tinggi pendapatan, semakin besar pajak dikenakan ke atas tambahan pendapatan yang diperoleh. Dibeberapa negara sistem pajak proporsional biasanya digunakan untuk memungut pajak ke atas keuntungan perusahaan-perusahaan korporat, yaitu pajak yang harus dibayar adalah proporsional dengan keuntungan yang diperoleh.
2.      Kebijakan fiskal diskresioner (langkah-langkah dalam bidang pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara khusus membuat perubahan ke atas sistem yang ada, yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi).
Jika ditinjau dari sisi teori, ada tiga macam kebijakan anggaran yaitu:
1.      Kebijakan anggaran pembiayaan fungsional (functional finance) kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap  pendapatan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja.
2.      Kebijakan pengelolaan anggaran (the finance budget approach) kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai ekonomi yang mantap.
3.      Kebijakan stabilisasi anggaran otomatis (the stabilizing budget) kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program.
Jika dilihat dari perbandingan jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu :
1.      Kebijakan Anggaran Seimbang
Kebijakan anggaran seimbang, adalah kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan.
2.      Kebijakan Anggaran Defisit
Kebijakan anggaran defisit yaitu kebijakan anggaran dengan cara menyusun pengeluaran lebih besar  daripada penerimaan.
3.      Kebijakan Anggaran Surplus
Kebijakan anggaran surplus, yaitu kebijakan anggaran dengan cara menyusun pengeluaran lebih kecil dari penerimaan.
4.      Kebijakan Anggaran Dinamis
Kebijakan anggaran dinamis, yaitu kebijakan anggaran dengan cara terus menambah jumlah penerimaan dan pengeluaran sehingga semakin lama semakin besar (tidak statis). 
D.    Tujuan Kebijakan Fiskal
Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalannya memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerintah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).
Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mencegah pengangguran dan menstabilkan harga, implementasinya untuk menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggran pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan semakin kompleknya struktur ekonomi perdagangan dan keungan. Maka semakin rumit pula cara penanggulangan infalsi. Kombinasi beragam harus digunakan secara tepat seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, perdagangan dan penentuan harga.
Adapun kebijakan fiskal sebagai sarana menggalakan pembangunan ekonomi bermaksud mencapai tujuan sebagai berikut:
1.      Untuk meningkatkan laju investasi.
Kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan dan memacu laju investasi disektor swasta dan sektor Negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat dipergunakan untuk mendorong dan menghambat bentuk investasi tertuntu. Dalam rangka itu pemerintah harus menerapkan kebijaan investasi berencana di sektor public, namun pada kenyataannya dibeberapa Negara berkembang dan tertinggal terjadi suatu problem yaitu dimana langkanya tabungan sukarela, tingkat konsumsi yang tinggi dan terjadi investasi dijalur yang tidak produktif dari masyarakat dinegara tersbut. Hal ini disebabkan tidak tersedianya modal asing yang cukup, baik swasta maupun pemerintha. Oleh karena itu kebijakan fiskal memberikan solusi yaitu kebijakan fiskal dapat meningkatkan rasio tabungan inkremental yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan, memacu, mendorong dan menghambat laju investasi. Menurut Dr. R. N. Tripathy terdapaat 6 metode yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka menaikkan rasio tabungan incremental bagi mobilisasi volume keuangan pembangunan yang diperlukan diantaranya; control fisik langsung, peningkatan tariff pajak yang ada,penerapan pajak baru, surplus dari perusahaan Negara, pinjaman pemerintah yang tidak bersifat inflationer dan keuangan defisit.
2.      Untuk mendorong investasi optimal secara sosial.
Kebijakan fiskal bertujuan untuk mendorong investasi optimal secara sosial, dikarenakan investasi jenis ini memerlukan dana yang besar dan cepat yang menjadi tangunggan Negara secara  serentak berupaya memacu laju pembentukkan modal. Nantinya invesati optimal secara sosial bermanfaat dalam pembentukkan pasar yang lebih luas, peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya produksi.
3.      Untuk meningkatkan kesempatan kerja.
Untuk merealisasikan tujuan ini, kebijakan fiskal berperan dalam hal pengelolan pengeluaran seperti dengan membentuk anggaran belanja untuk mendirikan  perusahaan Negara dan mendorong perusahaan swasta melalui pemberian subsidi, keringanan dan lain-lainnya sehingga dari pengupayaan langkah ini tercipta tambahan lapangan pekerjaan. Namun, langkah ini harus juga diiringi dengan pelaksanaan program pengendalian jumlah penduduk.
4.      Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidak stabilan internasional
Kebijaksanaan fiskal memegang peranan kunci dalam mempertahankan stabilitas ekonomi menghadapi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal. Dalam rangka mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis pada masa boom, harus diterapkan pajak ekspor dan impor. Pajak ekspor dapat menyedot rejeki nomplok yang timbul dari kenaikkan harga pasar. Sedangkan bea impor yang tinggi pada impor barang konsumsi dan barang mewah juga perlu untuk menghambat penggunaan daya beli tambahan.
5.      Untuk menanggulangi inflasi.
Kebijakan fiskal bertujuan untuk menanggulangi inflasi salah satunya adalah dengan cara penetapan pajak langsung progresif yang dilengkapi dengan pajak komoditi, karena pajak seperti ini cendrung menyedot sebagian besar tambahan pendapatan uang yang tercipta dalam proses inflasi.

6.      Untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional
Kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan nasional terdiri dari upaya meningkatkan pendapatan nyata masyarakat dan mengurangi tingkat pendapatan yang lebih tinggi, upaya ini dapat tercipta apabila adanya investasi dari pemerintah seperti pelancaran program pembangunan regional yang berimbang pada berbagai sektor perekonomian.
E.     Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian
Pengaruh kebijaksanaan fiskal terhadap perekonomian bisa dianalisa dalam dua tahap yang berurutan, yaitu :
a.       Bagaimana suatu kebijaksanaan fiskal diterjemahkan menjadi suatu APBN
b.      Bagaimana APBN tersebut mempengaruhi perekonomian.
APBN mempunyai dua kategori, kategori yang pertama yaitu, mencatat pengeluaran dan penerimaan yang terdiri dari beberapa pos utama diantaranya :
Penerimaan
Pengeluaran
Pajak
Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembelian Barang & Jasa
Pinjaman Dari Bank Sentral
Pengeluaran Pemerintah Untuk Gaji Pegawai
Pinjaman Dari Masyarakat Dalam Negeri
Pengeluaran Pemerintah Untuk Transfer Payment
Pinjaman Dari Luar Negeri

Kebijakan anggaran pemerintah dahulu selalu mengharuskan kebijakan anggaran berimbang. Kebijakan anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Namun pada saat ini kebijakan anggran dapat menjadi kebijakan anggaran defisit (defisit budget), anggaran surplus (surplus budget).
Kebijakan anggaran emplisit  adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Dalam hal ini, peningkatan pengeluaran yaitu pembelian pemerintah atas barang dan jasa. Peningkatan pembelian atau belanja pemeritah berdampak terhadap peningkatan pendapatan nasional. Contohnya pemerintah mengadakan proyek membangun jalan raya. dalam proyek ini pemerintah membutuhkan buruh dan pekerja lain untuk menyelesaikannya. dengan kata lain proyek ini menyerap SDM sebagai tenaga kerja. hal ini membuat pendapatan orang yang bekerja di situ bertambah. Anggaran defisit memiliki keunggulan maupun kelemahan, salah satu keunggulannya adalah terdapat penertiban pada angka defisit dan nilai tambahan utang yang jelas dan lebih transparan serta bisa diawasi masyarakat. Menurut Menkeu Agus DW Martowardojo penerapan kebijakan anggaran defisit tujuannya untuk menciptakan ekspansi fiskal dan menguatkan pertumbuhan ekonomi agar tetap terjaga pada level yang tinggi. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif. . Anggaran defisit salah satunya dengan melakukan peminjaman/hutang, dahulu pemerintahan Bung Karno pernah menerapkannya dengan cara memperbanyak utang dengan meminjam dari Bank Indonesia, yang terjadi kemudian adalah inflasi besar-besaran (hyper inflation) karena uang yang beredar di masyarakat sangat banyak. Untuk menutup anggaran yang defisit dipinjamlah uang dari rakyat, sayangnya rakyat tidak mempunyai cukup uang untuk memberi pinjaman pada pemerintah. akhirnya, pemerintah terpaksa meminjam uang dari luar negeri. Ini merupakan salah satu kasus yang menggambarkan kelemahan dari anggaran defisit.
Sedangkan, anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.
Anggaran surplus (Surplus Budget)/ Kebijakan Fiskal Kontraktif adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.  Cara kerja anggara surplus adalah kebalikan dari anggaran defisit, uang yang didapat pemerintah dari pendapatan pajak lebih banyak dari yang dibelanjakan, pemerintah memenfaatkan selisihnya untuk melunasi beberapa hutang pemerintah yang masih ada. Surplus anggaran akan menaikkan dana pinjaman, mengurangi suku bunga dan meningkatkan investasi. Investasi yang lebih tinggi seterusnya dapat meningkatkan akumulasi modal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.




F.     Contoh kasus mengenai kebijakan fiskal “inflasi”
Ekonom: Harga Serba Naik Akan Dorong Inflasi
Ekonom menilai kenaikan sejumlah harga kebutuhan akan mendorong inflasi. Foto: Ilustrasi
JAKARTA - Pengamat ekonomi Lana Soelistianingsih berpendapat, naiknya harga kebutuhan secara bersamaan akan berdampak pada inflasi.
Namun demikian, Lana memproyeksikan bahwa kenaikan harga beras, bahan bakar minyak (BBM), elpiji 12 kilogram (kg), menyusul listrik, tol dan tiket kereta tersebut tidak terlalu besar dan masih bisa dikendalikan. Hal itu karena dibantu akan adanya panen beras pada Maret hingga April ini.
"Saya kira nanti memang ada kenaikan (inflasi), tapi tidak terlalu besar karena diperkirakan Maret-April ada panen. Nanti diperkirakan harga beras turun kalau memang betul dan bisa mengkompensasi kenaikan lainnya, sehingga total inflasinya tidak besar kalau memang ada," ujarnya kepada Sindonews di Jakarta, Sabtu (7/3/2015).
Dia menuturkan, naiknya harga BBM jika bisa harus dikompensasi terhadap panen beras."Lumayan itu kalau pemerintah berhasil mengompensasi," imbuh dia.
Sementara tarif listrik yang akan naik April 2015, menurut dia, pengaruh ke inflasinya kecil karena naiknya tidak begitu besar, hanya sekitar 0,2%-0,3%.
Namun demikian, untuk total proyeksi inflasi ke depannya, Lana mengakui belum bisa memproyeksikan angkanya lantaran naiknya harga hampir bersamaan.
"Kita belum hitung (angka inflasi) karena banyak kenaikan, gas elpiji, BBM juga naik, ini karena masih awal. Biasanya minggu ketiga kita baru confirm. Sampai sekarang itu, kira-kira ada inflasi sebesar 0,02%," pungkas Lana.
Sekadar informasi, pada Januari-Februari terjadi deflasi 0,61%. Adapun deflasi pda Februari sebesar 0,36% merupakan deflasi Februari tertinggi yang pernah terjadi dalam 50 tahun terakhir.
G.    Pengaruh Kenaikan Harga Minyak Terhadap Perekonomian Indonesia
Pada kurun waktu tahun 1970-an, sampai dengan tahun 1980-an, naiknya harga minyak (krisis minyak) memberikan keuntungan yang relatif sangat besar kepada Indonesia. Pada kurun waktu tersebut, Indonesia “ketiban pulung” windfall dari kenaikan harga minyak karena pada saat itu Indonesia merupakan eksportir minyak. Kenaikan harga minyak ini, mampu mendongkrak jumlah “pundi-pundi” devisa negara sehingga pada saat itu untuk sementara keadaan terselamatkan (Anggaran Negara).
Untuk saat sekarang (mulai tahun 2004, 2005 dan oktober 2007), apa yang disebut windfall di masa lampau tidak mungkin lagi dirasakan oleh Indonesia. Ini disebabkan karena pada masa-masa sekarang kita tidak lagi menjadi eksportir tetapi sudah tumbuh menjadi importir yang haus minyak (transisi dari eksportir ke importir) dan semakin lama ladang minyak kitapun sudah tidak bisa diandalkan. Dengan kondisi sekarang (transisi) maka kenaikan harga ini akan berpengaruh terhadap perekonomian yang hingga saat ini menjadikan minyak sebagai pendorong proses produksi (kecenderungan ketergantungan) dan anggaran pemerintah.
Kenaikan harga minyak memiliki pengaruh dua sisi terhadap anggaran pemerintah, di satu sisi meningkatkan penerimaan pemerintah dari minyak dan sisi yang lain akan meningkatkan beban subsidi. Dampak yang ditimbulkan oleh kenaikan harga ini pasti akan mempengaruhi beban fiskal (defisit anggaran), yang dikarenakan Indonesia hingga kini masih memberikan subsidi untuk konsumsi minyak domestik. Akan tetapi dampak tersebut relatif tidak terlalu besar atau cenderung netral, ini disebabkan karena sejak tahun 2005 subsidi BBM untuk bensin dan solar sebagian besar sudah dihapuskan dan yang masih disubsidi dengan cukup besar adalah minyak tanah.
Dampak ini akan relatif lebih besar terhadap anggaran apabila target produksi minyak Indonesia (Lifting Minyak) tidak tercapai (sensitifitas perubahan asumsi produksi terlihat dari perhitungan setiap penurunan prokusi meniyak mentah 50.000 barel per harga akan mengakibatkan defisit anggaran bertambah Rp 4 Trilliun) dan jika produksi tidak meningkat dan konsumsi di dalam negeri melaju seperti sekarang, maka pembengkakan defisit anggaran sudah pasti tidak bisa dihindarkan. Selain itu kenaikan harga minyak akan sangat semakin berdampak terhadap defisit anggaran apabila konsumsi BBM domestik terus meningkat dan aktifitas penyelendupan minyak keluar negeri meningkat (semakin marak) akibat disparitas harga di dalam negeri dan harga di luar negeri semakin melebar sebagimana yang terjadi pada tahun 2004.
Koreksi proyeksi pertumbuhan dunia dari 5,2% menjadi 4,8% untuk tahun 2008 dan Indonesia hanya 6,1% (proyeksi IMF) juga bisa membuat kita melihat gambaran kondisi perekonomian global yang lebih suram sehingga sudah pasti akan mempengaruhi penerimaan negara dari pajak. Dengan demikian ini pasti akan menimbulkan semakin menganganya defisit anggaran apabila pemerintah tidak melakukan tindak antisipatif yang cepat. Kenaikan ini juga (kenaikan tarif listrik non-subsidi) akan menambah beban sektor industri dan akan mengakibatkan turunya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga barang sehingga pada akhirnya akan dapat mengganggu target perekonomian.
Bagi Indonesia, setiap kenaikan harga minyak mentah dunia akan selalu mengundang kekhawatiran. Seperti diungkapkan Menteri Keuangan pada saat itu, Agus Martowardojo, setiap kenaikan harga minyak USD 1 per barel, pemerintah harus menyiapkan dana tambahan subsidi BBM sebesar Rp 2,6 triliun, sebuah jumlah yang tidak sedikit bagi negeri ini.
Selain itu, kenaikan harga minyak mentah dunia akan meningkatkan harga jual BBM non subsidi yang selama ini mengikuti harga pasar. Seperti pada saat sekarang ini, harga pertamax di Jakarta dan sekitarnya menembus di angka Rp 10.300 per liter, sebuah nilai yang sangat besar bagi konsumen di negeri ini.
Dampak lain yang mungkin timbul adalah disparitas harga BBM bersubsidi (premium) dengan pertamax yang begitu tajam akan berpeluang mengganjal program penghematan BBM bersubsidi. Kondisi akan semakin parah bila hal itu diabaikan, karena bisa mengundang spekulasi di tengah masyarakat sehingga terjadi penimbunan BBM oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab dengan berharap keuntungan dibalik kekisruhan hilangnya BBM di pasaran. Ini sebuah dampak langsung dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang harus diantisipasi.
Ancaman lain yang harus diwaspadai adalah inflasi. Jika harga minyak mentah naik, harga barang-barang akan cenderung ikut naik sehingga kemungkinan terjadi pembelian besar-besaran di masyarakat untuk mengamankan pasokan. Akibatnya, laju inflasi sulit ditahan. Bagi kalangan industri, kenaikan harga minyak akan menyebabkan kenaikan harga produksi sampai lima persen, sementara kenaikan di tingkat konsumen bisa sampai 7,5 persen. Jika ini terus terjadi, bukan tidak mungkin target inflasi dalam APBN 2011 akan jauh terlampaui, dan berbahaya bagi perekonomian Indonesia ke depannya.
Oleh karena itu, pemerintah harus mewaspadai gejolak kenaikan harga minyak mentah dunia ini. Dan yang lebih penting lagi, upaya-upaya konkrit dan sistematis wajib dilakukan oleh pemerintah, untuk menyelamatkan negeri ini dari kehancuran. 

Semoga bermanfaat :)

1 komentar:

  1. Halo,
    Aku Mrs. Maureen Kurt, kreditor pinjaman swasta, apakah Anda secara finansial sedang jatuh? Mencari pinjaman untuk menumbuhkan bisnis Anda, melunasi tagihan dan hutang Anda, pernahkah Anda ditolak oleh bank dan lembaga keuangan lainnya? Saya memberikan pinjaman kepada lokal dan internasional untuk semua pihak yang membutuhkan pinjaman dan dapat membayar kembali dengan tingkat bunga rendah sebesar 2%. Saya terdaftar dan disetujui oleh Kerajaan Inggris untuk mengendalikan institusi keuangan di seluruh dunia. Saya memberikan pinjaman melalui transfer rekening atau cek bank dan tidak memerlukan banyak dokumen.
    Anda dapat menghubungi kami via Email: (maureenkurtfinancialservice@gmail.com). Datanglah kepada kita dan kita akan memperbaiki hidupmu.

    BalasHapus