"Realisasi laju inflasi 3,29% pada Juli ini adalah yang tertinggi sejak 1999 month on month (MoM) setelah krisis moneter," ujar Kepala BPS, Suryamin dalam keterangan pers di kantornya, Jakarta, Kamis (1/8/2013).
Sabtu, 25 April 2015
Kebijakan Pemerintah untuk Mengatasi Inflasi dan Pengangguran
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang Masalah
Pengangguran
dan Inflasi adalah dua masalah ekonomi utama yang dihadapi setiap masyarakat.
Kedua-dua masalah ekonomi itu dapat mewujudkan beberapa efek buruk yang
bersifat ekonomi, politik dan sosial.Untuk menghindari berbagai efek buruk yang
mungkin timbul, berbagaikebijakan ekonomi perlu dijalankan. Analisis dalam bab
ini bertujuan untuk menerangkan tentang bentuk-bentuk masalah pengangguran dan
inflasi yang dihadapi suatu perekonomian dan bentuk Kebijakan Pemerintah yang
dapat dijalankan untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan demikian pada
hakikatnya bab ini akan membincangkan dua hal pengangguran dan Inflasi yang
dihadapi suatu ekonomi dan bentuk Kebijakan Pemerintah yang dapat dijalankan
untuk mengatasi masalah tersebut. Tiga bentuk kebijakan pemerintah yang dapat
dijalankan yaitu kebijakan fiscal, kebijakan moneter dan kebijakan segi
penawaran.
Pengangguran
umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah
lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi
masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan
pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya
kemiskinan . Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi
pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan
kesejahteraan.
Pengangguran yang berkepanjangan
juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk, tingkat pengangguran yang
terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik,keamanan dan social
sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang
adalah menurunnya GNP dan pendapatan perkapita suatu Negara.
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Inflasi
1.
Pengertian
Inflasi adalah Kecenderungan harga – harga barang
yang meningkat secara keseluruhan dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu
atau dua barang saja tidak di sebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut
meluas kepada(atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga
barang-barang lain.
Dengan demikian, maka kriteria
inflasi adalah sebagai berikut:
a.
Kenaikan harga barang : terjadi
perubahan harga barang yang lebih tinggi dibandingkan dengan periode
sebelumnya.
b.
Bersifat umum; berdampak pada
kenaikan harga barang lain
c.
Terus-menerus;
tidak terjadi sesaat.
Inflasi
dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat,
dan hiperinflasi.
a.
Inflasi ringan terjadi apabila
kenaikan harga berada di bawah angka 10%setahun;
b.
inflasi sedang antara 10% 30%setahun;
berat antara 30% 100%setahun; dan
c.
hiperinflasi atau inflasi tak
terkendali terjadi apabila kenaikan
d.
harga berada di atas 100%setahun.
2.
Jenis-jenis
Inflasi
a.
Inflasi
tarikan permintaan adalah kenaikan harga- harga yang disebabkan oleh
pertambahan pengeluaran yang besar yang tidak dapat dipenuhi oleh kemampuan
memproduksi yang tersedia.
Contoh : permintaan akan gas elpiji
b.
Inflasi
desakan biaya adalah kenaikan harga- harga yang disebabkan oleh
kenaikan dalam biaya produksi sebagai akibat kenaikan harga bahan mentah atau
kenaikan upah.
Contoh : kenaikan upah karyawan
c.
Inflasi
diimpor adalah kenaikan harga- harga yang disebabkan oleh
kenaikan harga- harga barang impor yang digunakan sebagai bahan mentah produksi
dalam negeri.
Contoh : impor kedelai
3.
Contoh Kasus
Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan laju inflasi
Juli 2013 yang mencapai 3,29% merupakan angka tertinggi sejak periode yang sama
tahun 1999.
"Realisasi laju inflasi 3,29% pada Juli ini adalah yang tertinggi sejak 1999 month on month (MoM) setelah krisis moneter," ujar Kepala BPS, Suryamin dalam keterangan pers di kantornya, Jakarta, Kamis (1/8/2013).
"Realisasi laju inflasi 3,29% pada Juli ini adalah yang tertinggi sejak 1999 month on month (MoM) setelah krisis moneter," ujar Kepala BPS, Suryamin dalam keterangan pers di kantornya, Jakarta, Kamis (1/8/2013).
Sementara itu, laju inflasi pada Juli 2013 secara
year on year (YoY) sebesar 8,61% tercatat merpakan yang tertinggi sejak 2009.
Suryamin menjelaskan, laju inflasi bulan lalu
dikontribusi oleh bahan bakar minyak (BBM) dan tarif angkutan umum. Sumbangan
dari komodiats BBM tanya hanya berasal dari BBM subsidi melainkan juga BBM non
subsidi, termasuk jenis pertamax dan pertamax plus.
"BBM menyumbang inflasi tertinggi dengan andil
0,77% dan perubahan harga terhadap Juni 25,27%. Kenaikan harga terjadi di
seluruh kota Indeks Harga Konsumen (IHK) antara 23% sampai 27,45%,"
ujarnya.
Data BPS menunjukan kenaikan harga BBM berdampak
terhadap tarif angkutan dalam kota yang mengalami kenaikan di 66 kota IHK
seluruh Indonesia.
Andil tarif angkutan terhadap inflasi tercatat
sebesar 0,54% dengan perubahan harga 21,05%. Kupang dan Serang tercatat sebagai
IHK dengan kenaikan tarif paling tajam hingga masing-masing 42% serta Sorong
sebesar 37%.
"Tarif angkutan udara juga ikut mengerek
inflasi dengan andil 0,08% dan perubahan harga 10,23%. Disebabkan karena
permintaan jasa angkutan udara yang meningkat karena liburan sekolah. Dari 29
kota IHK yang mengalami kenaikan, Sorong dan Semarang menyumbang inflasi
terbesar masing-masing 28% dan 24%," ujar dia.
Disusul, tarif angkutan antar kota yang
berkontribusi terhadap laju inflasi Juni ini sebesar 0,07%. Perubahan harga di
63 kota IHK mencapai 12,15% dengan kenaikan inflasi tertinggi di Ambon 33%,
manokwari 23%. Sedangkan 3 kota IHK lain, Tarakan, Batam dan Ternate tidak
mempunyai angkutan umum.
"Pengaruh langsung kenaikan harga BBM sudah
berakhir di Juli ini. Tapi kalau untuk dampak yang tidak langsung perlu waktu
1-2 bulan, dan setelah itu akan kembali normal," pungkas dia.(Fik/Shd)
B.
Pengangguran
1. Pengertian Pengagguran adalah kondisi dimana seseorang tidak bekerja,
padahal ia masuk kedalam angkatan kerja dan memang mencari pekerjaan. Yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah jumlah
tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. Pengangguran juga sering diartikan sebagai angkatan
kerja yang belum bekerja atau tidak bekerja secara optimal.
2. Macam- macam Pengangguran:
a. Pengangguran
Terselubung(Disguissed Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal
karena suatu alasan tertentu.
Contoh : suatu kantor
mempekerjakan 10 orang karyawan padahal pekerjaan dalam kantor itu dapat
dikerjakan dengan baik walau hanya dengan 8 orang karyawan saja,sehingga
terdapat kelebihan 2 orang tenaga kerja. Orang-orang semacam ini yang disebut dengan
pengangguran terselubung.
b. Setengah
Menganggur (Under Unemployment) adalah tenaga kerja yang
tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya
tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang
dari 35 jam selama seminggu.
Contoh : seorang buruh bangunan yang telah
menyelesaikan pekerjaan di suatu proyek untuk sementara menganggur sambil
menunggu proyek berikutnya.
c. Pengangguran
Terbuka (Open Unemployment) adalah tenaga kerja yang
sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengganguran jenis ini cukup banyak
karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.
3. Jenis- jenis pengangguran
a. Pengangguran
konjungtural(Cycle Unemployment) adalah
pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang (naik-turunnya)
kehidupan perekonomian/siklus ekonomi.
b. Pengangguran
struktural(Struktural Unemployment) adalah
pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi
dalam jangka panjang. Pengangguran struktuiral bisa diakibatkan oleh beberapa
kemungkinan, seperti :
ü
Akibat permintaan berkurang
ü
Akibat kemajuan dan pengguanaan
teknologi
ü
Akibat
kebijakan pemerintah
c. Pengangguran
friksional(Frictional Unemployment) adalah
pengangguran yang pasti ada, meskipun dalam kondisi full employment.
Pengangguran ini terjadi akibat proses rekrutmen tenaga kerja yang membutuhkan
waktu untuk mendapatkan pekerjaan. Bisa juga sebagai pekerja yang keluar dari
tempat kerjanya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih sesuai dengan
keinginannya.
d. Pengangguran
musiman adalah pengangguran yang muncul akibat pergantian
musim misalnya pergantian musim tanam ke musim panen.
e. Pengangguran
teknologi adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan
atau penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin-mesin.
f. Pengangguran
siklus adalah pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya
kegiatan perekonomian (karena terjadi resesi). Pengangguran siklus disebabkan
oleh kurangnya permintaan masyarakat (aggrerat demand). Contoh : suatu saat
perekonomian suatu negara mengalami masa pertumbuhan (menaik).Di saat lain,
mengalami resesi (menurun) atau bahkan depresi.Pada saat krisis ekonomi, daya
beli masyarakat menurun sehingga tingkat permintaan terhadap barang dan jasa
juga menurun.Turunnya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa memaksa
produsen untuk menurunkan kegiatan produksi.Produsen melakukan ini antara lain
dengan cara mengurangi pemakaian faktor produksi, termasuk tenaga kerja.Inilah
mengapa pada saat krisis ekonomi kita menyaksikan banyaknya pegawai atau buruh
terkena PHK sehingga menganggur.
4. Contoh kasus pengagguran
Perkembangan
perekonomian tidak selalu diikuti dengan penurunan jumlah pengangguran. Hal ini
terbukti dari jumlah pengangguran di Indonesia cenderung meningkat dari tahun
sebelumnya. Inilah yang mendorong Pemerintah Indonesia terus berupaya mencari
jalan untuk mengurangi jumlah pengangguran, salah satunya dengan menciptakan
lapangan pekerjaan. Hasilnya, jumlah pengangguran yang selama ini mengalami
peningkatan, beberapa tahun belakang sudah ada penurunan. Menurut data Badan
Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Agustus
2012 mencapai 6,14 persen, mengalami penurunan dibandingkan TPT Februari 2012
sebesar 6,56 persen.
Sebelumnya,
BPS mencatat, Jumlah penganggur, pada Februari 2010 mengalami penurunan sekitar
370 ribu orang jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2009 lalu, atau turun
sekitar 670 ribu orang jika dibandingkan Februari tahun 2010. Turunnya angka
pengangguran, serta meningkatnya jumlah tenaga kerja tersebut telah
meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 0,23 persen
selama periode satu tahun. Jumlah angkatan tenaga kerja pada semester pertama
tahun 2011, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan peningkatan
yang cenderung baik.
Peningkatan
jumlah kelompok penduduk yang bekerja tersebut mampu menekan jumlah
pengangguran hingga turun 7,87 persen. Pemerintah Indonesia dapat memprediksi
dan mencapai tingkat pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah
mengasumsikan pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai pada satu tahun tertentu
sebesar satu persen, maka dapat diprediksi akan berpengaruh pada menurunnya
tingkat pengangguran sebesar 0,064703 persen. Jika pemerintah menargetkan
menurunkan tingkat pengangguran sebesar 1 persen, maka pemerintah harus
mencapai pertumbuhan ekonomi sekitar 15,5 persen, asumsi ceteris paribus.
5.
Solusi
mengatasi pengagguran
Langkah
awal untuk mengurangi pengangguran adalah pemerintah perlu meningkatkan
perhatian terhadap pendidikan masyarakat. Tingkat pendidikan pengangguran yang
didominasi tamatan SMU ke bawah mengindikasikan sulitnya penyerapan angkatan
kerja. Tindakan yang dapat dilakukan misalnya perbaikan layanan pendidikan, khususnya
pendidikan formal, dan menurangi angka siswa putus sekolah. Selain itu juga,
penciptaan lapangan pekerjaan sebagai salah satu prioritas dalam membangun
perekonomian adalah tepat dan pemerintah harus konsisten dalam pelaksanaannya
atau pencapaian prioritas tersebut.
Salah
satu langkah adalah dengan pengelolaan kekayaan daerah yang pastinya harus
melibatkan masyarakat setempat. Selama ini banyak masyarakat di suatu daerah
yang kaya akan kekayaan daerahnya namun masyarakatnya lebih memilih bekerja di
luar negeri, hal itu terjadi karena kurangnya kerpercayaan dan tidak
menjanjikan dari segi penghasilan. Oleh karena itu, berilah kepercayaan dan
pengetahuan kepada masyarakat bahwa mereka tidak hanya bekerja sebagai buruh
atau seseorang dengan gaji yang tidak menjanjikan.
Selama
ini para petinggi dari yang mengelola kekayaan negara sudah ditempati para
ekspatriat, alhasil pekerja pribumi pun tidak ada kesempatan untuk menapak
karir yang lebih tinggi yang pastinya akan berpengaruh pada penghasilan mereka.
Jika masyarakat sudah diberikan pengetahuan dalam bidang yang kekayaan
daerahnya yang akan diolah, maka tidak hanya pengangguran akan berkurang juga
mereka pun tidak akan susah-susah menjadi tenaga kerja di luar negeri, dan yang
pasti mereka dapat berkarir dan berkarya di daerahnya dengan gaji yang
menjanjikan.
Mengurangi
jumlah pengangguran dan berdampak pada perekonomian, tidak hanya itu, cara lain
adalah dengan kewirausahaan yang memiliki peranan penting dalam segala dimensi
kehidupan. Sumbangan kewirausahaan terhadap pembangunan ekonomi suatu negara
tidaklah disangsikan lagi. Suatu negara agar dapat berkembang dan dapat
membangun secara ideal, harus memiliki wirausahawan sebesar 2% dari jumlah
penduduk. Kehadiran dan peranan wirausaha akan memberikan pengaruh terhadap
kemajuan perekonomian dan perbaikan pada keadaan ekonomi. Karena wirausaha
dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup masyarakat,
meningkatkan pemerataan pendapatan, memanfaatkan dan memobilisasi sumberdaya
untuk meningkatkan produktivitas nasional,sektor informal merupakan alternatif
yang dapat membantu menyerap pengangguran.
Wirausaha
dapat menjadi alternatif dalam usaha pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
Pemerintah diharapkan dapat mendukung kemajuan kewirausahaan dengan cara
memberikan bantuan modal sehingga wirausahawan dapat mendirikan usaha tanpa
halangan mengenai biaya modal. Pencari lapangan kerja yang semula hanya
berminat pada sektor formal juga diharapkan merubah pandangannya dan beralih
pada sektor informal yaitu wirausaha.
C.
Kebijakan
Pemerintah
Secara kontinu
kebijakan pemerintah diperlukan untuk menjaga kestabilan harga-harga dan
mengurangi tingkat pengangguran pada tingkat yang sangat rendah. Kebijakan
pemerintah tersebut dapat dibedakan kepada tiga bentuk: kebijakan fiskal,
kebijakan moneter, dan kebijakan segi penawaran. Alat yang digunakan dalam
kebijakan fiskal adalah mengubah pengeluaran pemerintah, mengubah pajak dan
gabungan dari keduanya. Kebijakan moneter dijalankan dengan mempengaruhi
penawaran uang dan suku bunga. Sedangkan kebijakan segi penawaran
terutamabertujuan untuk meninggikan efisiensi kigiatan ekonomi dan mendorong
lebih banyak investasi yang akan memindahkan kurva penawaran agregat AS ke
kanan/ke bawah.
Ketiga bentuk kebijakan
pemerintah tersebut perlu dilakukan secara serentak untuk meningkatkan
keefektifannya. Bentuk masing-masing kebijakan pemerintah tersebut untuk
mengatasi masalah inflasi dan pengangguran adalah sebagai berikut:
1. Untuk
mengatasi pengangguran:
a. Kebijakan fiskal: mengurangi pajak dan menambah
pengeluaran pemerintah.
b. Kebijakan moneter: menambah penawaran uang,
mengurangi/menurunkan suku bunga dan menyediakan kredit khusus untuk sektor
atau kegiatan tertentu.
c. Kebijakan segi penawaran: mendorong lebih banyak investasi,
mengembangkan infrasruktur, meningkatkan efesiensi administrasi pemerintahan,
memberi subsidi dan mengurangkan pajak perusahaan dan individu.
2. Untuk
mengatasi inflasi
a. Kebijakan fiskal: menambah pajak dan mengurangi pengeluaran
pemerintah.
b. Kebijakn moneter: mengurangi,menaikkan suku bunga dan
membatasi kredit.
c. Dasar segi penawaran: melakukan langkah-langkah yang dapat
mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga seperti mengurangi pajak impor
dan pajak ke atas bahan mentah, melakukan penetapan harga, menggalakkan
pertambahan produksi dan menggalakkan perkembangan teknologi.
BAB III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
1.
Pengangguran adalah keadaan tanpa
pekerjaan yang dihadapi olehsegolongan tenaga kerja, yang telah mencari
pekerjaan, tetapi tidakmemperolehnya.
2.
Inflasi adalah kenaikan harga-harga
umum yang berlaku dalam suatuperekonomian dari satu periode ke periode yang
lain.
3.
Kebijakan Pemerintah adalah
kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi
terutama pada Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter,dan Kebijakan Segi Penawaran.
DAFTAR PUSTAKA
http://bisnis.liputan6.com/read/655507/inflasi-juli-2013-terparah-sejak-indonesia-dilanda-krisis-moneter, diakses tanggal 19 April 2015, pukul 21.23 WIB.
http://foctarina.blogspot.com/2014/02/analisis-peran-kebijakan-pemerintah.html, diakses tanggal 19 April 2015, pukul 14.35 WIB.
http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/19-perkembangan-dan-solusi-masalah-pengangguran-di-indonesia, tanggal 19 April 2015, pukul 20.06 wib.
Sukirno, Sadono, 2012, Makroekonomi Teori Pengantar, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Semoga bermanfaat (^_^)
Sabtu, 11 April 2015
HUBUNGAN MASALAH MAKROEKONOMI DENGAN KEBIJAKAN FISKAL “INFLASI”
A. Pengertian Kebijakan Fiskal
Kebijakan
fiskal adalah langkah- langkah pemerintah untuk membuat perubahan- perubahan
dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi
masalah- masalah ekonomi yang dihadapi.
B.
Contoh
Kebijakan Fiskal
Dapat
dilihat pada beberapa langkah yang telah ditempuh pemerintah untuk mengatasi
beberapa permasalahan ekonomi yang pernah
membelit Indonesia. Langkah-langkah tersebut sepenuhnya adalah penerapan dari
kebijakan fiskal yang dilakukan melalui dengan seksama dan juga
mempertimbangkan banyak faktor ekonomi lain di dalamnya. Kebijakan fiskal
sendiri pada dasarnya merupakan kebijakan dari pemerintah yang berhubungan erat
dengan keadaan finansial negara. Dan sebagai contoh nyata penerapan kebijakan
fiskal yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah dalam hal penyelesaian
permasalahan inflasi.
Proses penanganan
masalah inflasi dengan menggunakan kebijakan fiskal tentunya dilakukan melalui
beberapa tahap. Namun yang jelas adalah dalam masalah ini instrument kebijakan
fiskal yang menjadi kajian utama adalah mengenai pajak negara. Mengapa pajak?
Karena dalam contoh kebijakan fiscal berikut ini pajaklah yang akan memberikan
pengaruh terhadap inflasi secara langsung. Tidak menutup kemungkinan
naiknya harga BBM juga mempengaruhi inflasi. Inflasi pada dasarnya adalah keadaan dimana
penurunan nilai mata uang dari sebuah negara yang diakibatkan karena terlalu
banyaknya uang yang beredar di masyarakat jika dibandingkan dengan produk
barang atau pun jasa yang ada saat itu. Dan dengan mengontrol pendapatan pajak,
dalam hal ini dinaikan jumlah pajaknya, maka akan mengurangi jumlah uang yang
beredar.
Memang benar jika
dengan penerapan kebijakan melalui penaikan pajak tersebut maka akan
menimbulkan masalah ekonomi yang lain yaitu makin mahalnya harga barang barang
di pasaran, namun hal ini tentunya dibarengi dengan makin sedikitnya uang yang
beredar dan menurunnya angka inflasi. Dan jika tingkat inflasi bisa terkendali
maka secara global perekonomian pun termasuk proses produksi dalam negeri bisa
berjalan lebih baik.
C.
Bentuk-bentuk
kebijakan fiscal
Kebijakan
fiskal dapat dibedakan kepada dua golongan :
1.
Penstabil
otomatik (bentuk-bentuk sistem fiskal yang sedang berlaku yang secara otomatik
cenderung untuk menimbulkan kestabilan dalam kegiatan ekonomi). Penstabil
otomatik adalah sistem perpajakan yang progresif dan proporsional, kebijakan
harga minimum, dan sistem asuransi pengangguran. Pajak progresif dan pajak
proporsional, pajak ini biasanya digunakan dalam memungut pajak pendapatan
individu dan praktekkan hampir disemua negara. Pada pendapatan yang sangat
rendah pendapatan seseorang tidak perlu membayar pajak. Akan tetapi semakin
tinggi pendapatan, semakin besar pajak dikenakan ke atas tambahan pendapatan
yang diperoleh. Dibeberapa negara sistem pajak proporsional biasanya digunakan
untuk memungut pajak ke atas keuntungan perusahaan-perusahaan korporat, yaitu
pajak yang harus dibayar adalah proporsional dengan keuntungan yang diperoleh.
2.
Kebijakan
fiskal diskresioner (langkah-langkah
dalam bidang pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara khusus membuat
perubahan ke atas sistem yang ada, yang bertujuan untuk mengatasi
masalah-masalah ekonomi yang dihadapi).
Jika
ditinjau dari sisi teori, ada tiga macam kebijakan
anggaran yaitu:
1.
Kebijakan anggaran pembiayaan
fungsional (functional finance) kebijakan yang mengatur pengeluaran
pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap
pendapatan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja.
2.
Kebijakan pengelolaan anggaran (the finance budget approach) kebijakan untuk mengatur pengeluaran
pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai ekonomi yang mantap.
3.
Kebijakan stabilisasi anggaran
otomatis
(the stabilizing budget) kebijakan yang mengatur pengeluaran
pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai
program.
Jika dilihat dari perbandingan jumlah penerimaan dengan
jumlah pengeluaran, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu :
1.
Kebijakan Anggaran Seimbang
Kebijakan anggaran seimbang, adalah
kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan.
2.
Kebijakan Anggaran Defisit
Kebijakan anggaran defisit yaitu
kebijakan anggaran dengan cara menyusun pengeluaran lebih besar
daripada penerimaan.
3.
Kebijakan Anggaran Surplus
Kebijakan anggaran surplus, yaitu
kebijakan anggaran dengan cara menyusun pengeluaran lebih kecil dari penerimaan.
4.
Kebijakan Anggaran Dinamis
Kebijakan anggaran dinamis, yaitu
kebijakan anggaran dengan cara terus menambah jumlah penerimaan dan pengeluaran sehingga semakin lama
semakin besar (tidak statis).
D.
Tujuan
Kebijakan Fiskal
Tujuan
kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan
dengan jalannya memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah (G), jumlah
transfer pemerintah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah
sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional (Y) dan tingkat
kesempatan kerja (N).
Tujuan
kebijakan fiskal adalah untuk mencegah pengangguran dan menstabilkan harga,
implementasinya untuk menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggran
pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan
semakin kompleknya struktur ekonomi perdagangan dan keungan. Maka semakin rumit
pula cara penanggulangan infalsi. Kombinasi beragam harus digunakan secara
tepat seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, perdagangan dan penentuan
harga.
Adapun
kebijakan fiskal sebagai sarana menggalakan pembangunan ekonomi bermaksud
mencapai tujuan sebagai berikut:
1.
Untuk meningkatkan laju investasi.
Kebijakan fiskal bertujuan
meningkatkan dan memacu laju investasi disektor swasta dan sektor Negara.
Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat dipergunakan untuk mendorong dan
menghambat bentuk investasi tertuntu. Dalam rangka itu pemerintah harus
menerapkan kebijaan investasi berencana di sektor public, namun pada
kenyataannya dibeberapa Negara berkembang dan tertinggal terjadi suatu problem
yaitu dimana langkanya tabungan sukarela, tingkat konsumsi yang tinggi dan
terjadi investasi dijalur yang tidak produktif dari masyarakat dinegara
tersbut. Hal ini disebabkan tidak tersedianya modal asing yang cukup, baik
swasta maupun pemerintha. Oleh karena itu kebijakan fiskal memberikan solusi
yaitu kebijakan fiskal dapat meningkatkan rasio tabungan inkremental yang dapat
dipergunakan untuk meningkatkan, memacu, mendorong dan menghambat laju
investasi. Menurut Dr. R. N. Tripathy terdapaat 6 metode yang diterapkan oleh
pemerintah dalam rangka menaikkan rasio tabungan incremental bagi mobilisasi
volume keuangan pembangunan yang diperlukan diantaranya; control fisik
langsung, peningkatan tariff pajak yang ada,penerapan pajak baru, surplus dari
perusahaan Negara, pinjaman pemerintah yang tidak bersifat inflationer dan
keuangan defisit.
2.
Untuk mendorong investasi optimal
secara sosial.
Kebijakan fiskal bertujuan untuk
mendorong investasi optimal secara sosial, dikarenakan investasi jenis ini
memerlukan dana yang besar dan cepat yang menjadi tangunggan Negara
secara serentak berupaya memacu laju pembentukkan modal. Nantinya
invesati optimal secara sosial bermanfaat dalam pembentukkan pasar yang lebih
luas, peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya produksi.
3.
Untuk meningkatkan kesempatan kerja.
Untuk merealisasikan tujuan ini,
kebijakan fiskal berperan dalam hal pengelolan pengeluaran seperti dengan
membentuk anggaran belanja untuk mendirikan perusahaan Negara dan
mendorong perusahaan swasta melalui pemberian subsidi, keringanan dan lain-lainnya
sehingga dari pengupayaan langkah ini tercipta tambahan lapangan pekerjaan.
Namun, langkah ini harus juga diiringi dengan pelaksanaan program pengendalian
jumlah penduduk.
4.
Untuk meningkatkan stabilitas
ekonomi ditengah ketidak stabilan internasional
Kebijaksanaan fiskal memegang peranan kunci dalam mempertahankan
stabilitas ekonomi menghadapi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal. Dalam
rangka mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis pada masa boom, harus
diterapkan pajak ekspor dan impor. Pajak ekspor dapat menyedot rejeki nomplok
yang timbul dari kenaikkan harga pasar. Sedangkan bea impor yang tinggi pada
impor barang konsumsi dan barang mewah juga perlu untuk menghambat penggunaan
daya beli tambahan.
5.
Untuk menanggulangi inflasi.
Kebijakan fiskal bertujuan untuk
menanggulangi inflasi salah satunya adalah dengan cara penetapan pajak langsung
progresif yang dilengkapi dengan pajak komoditi, karena pajak seperti ini
cendrung menyedot sebagian besar tambahan pendapatan uang yang tercipta dalam
proses inflasi.
6.
Untuk meningkatkan dan
mendistribusikan pendapatan nasional
Kebijakan fiskal yang bertujuan
untuk mendistribusikan pendapatan nasional terdiri dari upaya meningkatkan
pendapatan nyata masyarakat dan mengurangi tingkat pendapatan yang lebih
tinggi, upaya ini dapat tercipta apabila adanya investasi dari pemerintah
seperti pelancaran program pembangunan regional yang berimbang pada berbagai
sektor perekonomian.
E.
Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap
Perekonomian
Pengaruh kebijaksanaan fiskal terhadap perekonomian bisa dianalisa dalam dua tahap yang
berurutan, yaitu :
a.
Bagaimana suatu kebijaksanaan fiskal diterjemahkan menjadi
suatu APBN
b. Bagaimana APBN tersebut mempengaruhi
perekonomian.
APBN mempunyai dua kategori, kategori yang pertama
yaitu, mencatat pengeluaran dan penerimaan yang terdiri dari beberapa pos utama diantaranya :
Penerimaan
|
Pengeluaran
|
Pajak
|
Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembelian
Barang & Jasa
|
Pinjaman Dari Bank Sentral
|
Pengeluaran Pemerintah Untuk Gaji Pegawai
|
Pinjaman Dari Masyarakat Dalam Negeri
|
Pengeluaran Pemerintah Untuk Transfer
Payment
|
Pinjaman Dari Luar Negeri
|
Kebijakan anggaran pemerintah dahulu
selalu mengharuskan kebijakan anggaran berimbang. Kebijakan anggaran berimbang
terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Namun pada
saat ini kebijakan anggran dapat menjadi kebijakan anggaran defisit (defisit
budget), anggaran surplus (surplus budget).
Kebijakan anggaran emplisit
adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih
besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Dalam hal
ini, peningkatan pengeluaran yaitu pembelian pemerintah atas barang dan jasa.
Peningkatan pembelian atau belanja pemeritah berdampak terhadap peningkatan
pendapatan nasional. Contohnya pemerintah mengadakan proyek membangun
jalan raya. dalam proyek ini pemerintah membutuhkan buruh dan pekerja lain
untuk menyelesaikannya. dengan kata lain proyek ini menyerap SDM sebagai tenaga
kerja. hal ini membuat pendapatan orang yang bekerja di situ bertambah.
Anggaran defisit memiliki keunggulan maupun kelemahan, salah satu keunggulannya
adalah terdapat penertiban pada angka defisit dan nilai tambahan utang yang
jelas dan lebih transparan serta bisa diawasi masyarakat. Menurut Menkeu Agus
DW Martowardojo penerapan kebijakan anggaran defisit tujuannya untuk
menciptakan ekspansi fiskal dan menguatkan pertumbuhan ekonomi agar tetap
terjaga pada level yang tinggi. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan
ekonomi sedang resesif. . Anggaran defisit salah satunya dengan melakukan
peminjaman/hutang, dahulu pemerintahan Bung Karno pernah menerapkannya dengan
cara memperbanyak utang dengan meminjam dari Bank Indonesia, yang terjadi
kemudian adalah inflasi besar-besaran (hyper inflation) karena uang yang
beredar di masyarakat sangat banyak. Untuk menutup anggaran yang defisit
dipinjamlah uang dari rakyat, sayangnya rakyat tidak mempunyai cukup uang untuk memberi pinjaman pada
pemerintah. akhirnya, pemerintah terpaksa meminjam uang dari luar negeri. Ini
merupakan salah satu kasus yang menggambarkan kelemahan dari anggaran defisit.
Sedangkan, anggaran surplus adalah
kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada
pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang
ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.
Anggaran surplus (Surplus Budget)/
Kebijakan Fiskal Kontraktif adalah kebijakan pemerintah untuk membuat
pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran
surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk
menurunkan tekanan permintaan. Cara kerja anggara surplus adalah kebalikan
dari anggaran defisit, uang yang didapat pemerintah dari pendapatan pajak lebih
banyak dari yang dibelanjakan, pemerintah memenfaatkan selisihnya untuk
melunasi beberapa hutang pemerintah yang masih ada. Surplus anggaran akan
menaikkan dana pinjaman, mengurangi suku bunga dan meningkatkan investasi.
Investasi yang lebih tinggi seterusnya dapat meningkatkan akumulasi modal dan
mempercepat pertumbuhan ekonomi.
F.
Contoh
kasus mengenai kebijakan fiskal “inflasi”
Ekonom: Harga Serba Naik Akan Dorong Inflasi
Ekonom menilai kenaikan sejumlah
harga kebutuhan akan mendorong inflasi. Foto: Ilustrasi
JAKARTA - Pengamat ekonomi Lana
Soelistianingsih berpendapat, naiknya harga kebutuhan secara bersamaan
akan berdampak pada inflasi.
Namun demikian, Lana memproyeksikan
bahwa kenaikan harga beras, bahan bakar minyak (BBM), elpiji 12 kilogram (kg),
menyusul listrik, tol dan tiket kereta tersebut tidak terlalu besar dan masih
bisa dikendalikan. Hal itu karena dibantu akan adanya panen beras pada Maret
hingga April ini.
"Saya kira nanti memang ada
kenaikan (inflasi), tapi tidak terlalu besar karena diperkirakan Maret-April
ada panen. Nanti diperkirakan harga beras turun kalau memang betul dan bisa
mengkompensasi kenaikan lainnya, sehingga total inflasinya tidak besar kalau
memang ada," ujarnya kepada Sindonews di Jakarta, Sabtu (7/3/2015).
Dia menuturkan, naiknya harga BBM
jika bisa harus dikompensasi terhadap panen beras."Lumayan itu kalau
pemerintah berhasil mengompensasi," imbuh dia.
Sementara tarif listrik yang akan
naik April 2015, menurut dia, pengaruh ke inflasinya kecil karena naiknya tidak
begitu besar, hanya sekitar 0,2%-0,3%.
Namun demikian, untuk total proyeksi
inflasi ke depannya, Lana mengakui belum bisa memproyeksikan angkanya lantaran
naiknya harga hampir bersamaan.
"Kita belum hitung (angka
inflasi) karena banyak kenaikan, gas elpiji, BBM juga naik, ini karena masih
awal. Biasanya minggu ketiga kita baru confirm. Sampai sekarang itu, kira-kira
ada inflasi sebesar 0,02%," pungkas Lana.
Sekadar informasi, pada
Januari-Februari terjadi deflasi 0,61%. Adapun deflasi pda Februari sebesar
0,36% merupakan deflasi Februari tertinggi yang pernah terjadi dalam 50 tahun
terakhir.
G.
Pengaruh Kenaikan Harga Minyak Terhadap Perekonomian Indonesia
Pada kurun
waktu tahun 1970-an, sampai dengan tahun 1980-an, naiknya harga minyak (krisis
minyak) memberikan keuntungan yang relatif sangat besar kepada Indonesia. Pada
kurun waktu tersebut, Indonesia “ketiban pulung” windfall dari kenaikan harga minyak
karena pada saat itu Indonesia merupakan eksportir minyak. Kenaikan harga
minyak ini, mampu mendongkrak jumlah “pundi-pundi” devisa negara sehingga pada
saat itu untuk sementara keadaan terselamatkan (Anggaran Negara).
Untuk saat sekarang (mulai tahun 2004, 2005 dan
oktober 2007), apa yang disebut windfall di masa lampau tidak mungkin lagi
dirasakan oleh Indonesia. Ini disebabkan karena pada masa-masa sekarang kita
tidak lagi menjadi eksportir tetapi sudah tumbuh menjadi importir yang haus
minyak (transisi dari eksportir ke importir) dan semakin lama ladang minyak
kitapun sudah tidak bisa diandalkan. Dengan kondisi sekarang (transisi) maka
kenaikan harga ini akan berpengaruh terhadap perekonomian yang hingga saat ini
menjadikan minyak sebagai pendorong proses produksi (kecenderungan
ketergantungan) dan anggaran pemerintah.
Kenaikan harga minyak memiliki pengaruh dua sisi
terhadap anggaran pemerintah, di satu sisi meningkatkan penerimaan pemerintah
dari minyak dan sisi yang lain akan meningkatkan beban subsidi. Dampak yang
ditimbulkan oleh kenaikan harga ini pasti akan mempengaruhi beban fiskal
(defisit anggaran), yang dikarenakan Indonesia hingga kini masih memberikan
subsidi untuk konsumsi minyak domestik. Akan tetapi dampak tersebut relatif
tidak terlalu besar atau cenderung netral, ini disebabkan karena sejak tahun
2005 subsidi BBM untuk bensin dan solar sebagian besar sudah dihapuskan dan
yang masih disubsidi dengan cukup besar adalah minyak tanah.
Dampak ini
akan relatif lebih besar terhadap anggaran apabila target produksi minyak
Indonesia (Lifting Minyak) tidak tercapai (sensitifitas perubahan asumsi
produksi terlihat dari perhitungan setiap penurunan prokusi meniyak mentah
50.000 barel per harga akan mengakibatkan defisit anggaran bertambah Rp 4
Trilliun) dan jika produksi tidak meningkat dan konsumsi di dalam negeri melaju
seperti sekarang, maka pembengkakan defisit anggaran sudah pasti tidak bisa
dihindarkan. Selain itu kenaikan harga minyak akan sangat semakin berdampak
terhadap defisit anggaran apabila konsumsi BBM domestik terus meningkat dan
aktifitas penyelendupan minyak keluar negeri meningkat (semakin marak) akibat
disparitas harga di dalam negeri dan harga di luar negeri semakin melebar
sebagimana yang terjadi pada tahun 2004.
Koreksi
proyeksi pertumbuhan dunia dari 5,2% menjadi 4,8% untuk tahun 2008 dan
Indonesia hanya 6,1% (proyeksi IMF) juga bisa membuat kita melihat gambaran
kondisi perekonomian global yang lebih suram sehingga sudah pasti akan
mempengaruhi penerimaan negara dari pajak. Dengan demikian ini pasti akan
menimbulkan semakin menganganya defisit anggaran apabila pemerintah tidak
melakukan tindak antisipatif yang cepat. Kenaikan ini juga (kenaikan tarif
listrik non-subsidi) akan menambah beban sektor industri dan akan mengakibatkan
turunya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga barang sehingga pada
akhirnya akan dapat mengganggu target perekonomian.
Bagi
Indonesia, setiap kenaikan harga minyak mentah dunia akan selalu mengundang
kekhawatiran. Seperti diungkapkan Menteri Keuangan pada saat itu, Agus
Martowardojo, setiap kenaikan harga minyak USD 1 per barel, pemerintah harus
menyiapkan dana tambahan subsidi BBM sebesar Rp 2,6 triliun, sebuah jumlah yang
tidak sedikit bagi negeri ini.
Selain
itu, kenaikan harga minyak mentah dunia akan meningkatkan harga jual BBM non
subsidi yang selama ini mengikuti harga pasar. Seperti pada saat sekarang ini,
harga pertamax di Jakarta dan sekitarnya menembus di angka Rp 10.300 per liter,
sebuah nilai yang sangat besar bagi konsumen di negeri ini.
Dampak
lain yang mungkin timbul adalah disparitas harga BBM bersubsidi (premium)
dengan pertamax yang begitu tajam akan berpeluang mengganjal program
penghematan BBM bersubsidi. Kondisi akan semakin parah bila hal itu diabaikan,
karena bisa mengundang spekulasi di tengah masyarakat sehingga terjadi
penimbunan BBM oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab dengan berharap
keuntungan dibalik kekisruhan hilangnya BBM di pasaran. Ini sebuah dampak
langsung dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang harus diantisipasi.
Ancaman
lain yang harus diwaspadai adalah inflasi. Jika harga minyak mentah naik, harga
barang-barang akan cenderung ikut naik sehingga kemungkinan terjadi pembelian
besar-besaran di masyarakat untuk mengamankan pasokan. Akibatnya, laju inflasi
sulit ditahan. Bagi kalangan industri, kenaikan harga minyak akan menyebabkan
kenaikan harga produksi sampai lima persen, sementara kenaikan di tingkat
konsumen bisa sampai 7,5 persen. Jika ini terus terjadi, bukan tidak mungkin
target inflasi dalam APBN 2011 akan jauh terlampaui, dan berbahaya bagi
perekonomian Indonesia ke depannya.
Oleh karena itu, pemerintah harus mewaspadai
gejolak kenaikan harga minyak mentah dunia ini. Dan yang lebih penting lagi,
upaya-upaya konkrit dan sistematis wajib dilakukan oleh pemerintah, untuk
menyelamatkan negeri ini dari kehancuran. Semoga bermanfaat :)














