This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Sabtu, 25 April 2015

Kebijakan Pemerintah untuk Mengatasi Inflasi dan Pengangguran



BAB I
PENDAHULUAN

A.     Latar Belakang Masalah
Pengangguran dan Inflasi adalah dua masalah ekonomi utama yang dihadapi setiap masyarakat. Kedua-dua masalah ekonomi itu dapat mewujudkan beberapa efek buruk yang bersifat ekonomi, politik dan sosial.Untuk menghindari berbagai efek buruk yang mungkin timbul, berbagaikebijakan ekonomi perlu dijalankan. Analisis dalam bab ini bertujuan untuk menerangkan tentang bentuk-bentuk masalah pengangguran dan inflasi yang dihadapi suatu perekonomian dan bentuk Kebijakan Pemerintah yang dapat dijalankan untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan demikian pada hakikatnya bab ini akan membincangkan dua hal pengangguran dan Inflasi yang dihadapi suatu ekonomi dan bentuk Kebijakan Pemerintah yang dapat dijalankan untuk mengatasi masalah tersebut. Tiga bentuk kebijakan pemerintah yang dapat dijalankan yaitu kebijakan fiscal, kebijakan moneter dan kebijakan segi penawaran.
Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan . Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan.
Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk, tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik,keamanan dan social sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan perkapita suatu Negara.



BAB II
PEMBAHASAN

A.     Inflasi
1.      Pengertian Inflasi adalah Kecenderungan harga – harga barang yang meningkat secara keseluruhan dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak di sebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada(atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain.
Dengan demikian, maka kriteria inflasi adalah sebagai berikut:
a.       Kenaikan harga barang : terjadi perubahan harga barang yang lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya.
b.      Bersifat umum; berdampak pada kenaikan harga barang lain
c.        Terus-menerus; tidak terjadi sesaat.
Inflasi dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi.
a.       Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10%setahun;
b.      inflasi sedang antara 10% 30%setahun; berat antara 30% 100%setahun; dan
c.       hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan
d.      harga berada di atas 100%setahun.
2.      Jenis-jenis Inflasi
a.      Inflasi tarikan permintaan adalah kenaikan harga- harga yang disebabkan oleh pertambahan pengeluaran yang besar yang tidak dapat dipenuhi oleh kemampuan memproduksi yang tersedia.
Contoh : permintaan akan gas elpiji
b.      Inflasi desakan biaya adalah kenaikan harga- harga yang disebabkan oleh kenaikan dalam biaya produksi sebagai akibat kenaikan harga bahan mentah atau kenaikan upah.
Contoh : kenaikan upah karyawan
c.       Inflasi diimpor adalah kenaikan harga- harga yang disebabkan oleh kenaikan harga- harga barang impor yang digunakan sebagai bahan mentah produksi dalam negeri.
Contoh : impor kedelai
3.      Contoh Kasus
Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan laju inflasi Juli 2013 yang mencapai 3,29% merupakan angka tertinggi sejak periode yang sama tahun 1999.
"Realisasi laju inflasi 3,29% pada Juli ini adalah yang tertinggi sejak 1999 month on month (MoM) setelah krisis moneter," ujar Kepala BPS, Suryamin dalam keterangan pers di kantornya, Jakarta, Kamis (1/8/2013).
Sementara itu, laju inflasi pada Juli 2013 secara year on year (YoY) sebesar 8,61% tercatat merpakan yang tertinggi sejak 2009.
Suryamin menjelaskan, laju inflasi bulan lalu dikontribusi oleh bahan bakar minyak (BBM) dan tarif angkutan umum. Sumbangan dari komodiats BBM tanya hanya berasal dari BBM subsidi melainkan juga BBM non subsidi, termasuk jenis pertamax dan pertamax plus.
"BBM menyumbang inflasi tertinggi dengan andil 0,77% dan perubahan harga terhadap Juni 25,27%. Kenaikan harga terjadi di seluruh kota Indeks Harga Konsumen (IHK) antara 23% sampai 27,45%," ujarnya.
Data BPS menunjukan kenaikan harga BBM berdampak terhadap tarif angkutan dalam kota yang mengalami kenaikan di 66 kota IHK seluruh Indonesia.
Andil tarif angkutan terhadap inflasi tercatat sebesar 0,54% dengan perubahan harga 21,05%. Kupang dan Serang tercatat sebagai IHK dengan kenaikan tarif paling tajam hingga masing-masing 42% serta Sorong sebesar 37%.
"Tarif angkutan udara juga ikut mengerek inflasi dengan andil 0,08% dan perubahan harga 10,23%. Disebabkan karena permintaan jasa angkutan udara yang meningkat karena liburan sekolah. Dari 29 kota IHK yang mengalami kenaikan, Sorong dan Semarang menyumbang inflasi terbesar masing-masing 28% dan 24%," ujar dia.
Disusul, tarif angkutan antar kota yang berkontribusi terhadap laju inflasi Juni ini sebesar 0,07%. Perubahan harga di 63 kota IHK mencapai 12,15% dengan kenaikan inflasi tertinggi di Ambon 33%, manokwari 23%. Sedangkan 3 kota IHK lain, Tarakan, Batam dan Ternate tidak mempunyai angkutan umum.
"Pengaruh langsung kenaikan harga BBM sudah berakhir di Juli ini. Tapi kalau untuk dampak yang tidak langsung perlu waktu 1-2 bulan, dan setelah itu akan kembali normal," pungkas dia.(Fik/Shd)




B.     Pengangguran
1.      Pengertian Pengagguran  adalah kondisi dimana seseorang tidak bekerja, padahal ia masuk kedalam angkatan kerja dan memang mencari pekerjaan. Yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. Pengangguran juga sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau tidak bekerja secara optimal.
2.      Macam- macam Pengangguran:
a.      Pengangguran Terselubung(Disguissed Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.
Contoh : suatu kantor mempekerjakan 10 orang karyawan padahal pekerjaan dalam kantor itu dapat dikerjakan dengan baik walau hanya dengan 8 orang karyawan saja,sehingga terdapat kelebihan 2 orang tenaga kerja. Orang-orang semacam ini yang disebut dengan pengangguran terselubung.
b.      Setengah Menganggur (Under Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.
Contoh : seorang buruh bangunan yang telah menyelesaikan pekerjaan di suatu proyek untuk sementara menganggur sambil menunggu proyek berikutnya.
c.       Pengangguran Terbuka (Open Unemployment) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengganguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.
3.      Jenis- jenis pengangguran
a.      Pengangguran konjungtural(Cycle Unemployment) adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang (naik-turunnya) kehidupan perekonomian/siklus ekonomi.
b.      Pengangguran struktural(Struktural Unemployment) adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Pengangguran struktuiral bisa diakibatkan oleh beberapa kemungkinan, seperti :
ü  Akibat permintaan berkurang
ü  Akibat kemajuan dan pengguanaan teknologi
ü   Akibat kebijakan pemerintah
c.       Pengangguran friksional(Frictional Unemployment) adalah pengangguran yang pasti ada, meskipun dalam kondisi full employment. Pengangguran ini terjadi akibat proses rekrutmen tenaga kerja yang membutuhkan waktu untuk mendapatkan pekerjaan. Bisa juga sebagai pekerja yang keluar dari tempat kerjanya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih sesuai dengan keinginannya.
d.      Pengangguran musiman adalah pengangguran yang muncul akibat pergantian musim misalnya pergantian musim tanam ke musim panen.
e.       Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin-mesin.
f.       Pengangguran siklus adalah pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian (karena terjadi resesi). Pengangguran siklus disebabkan oleh kurangnya permintaan masyarakat (aggrerat demand). Contoh : suatu saat perekonomian suatu negara mengalami masa pertumbuhan (menaik).Di saat lain, mengalami resesi (menurun) atau bahkan depresi.Pada saat krisis ekonomi, daya beli masyarakat menurun sehingga tingkat permintaan terhadap barang dan jasa juga menurun.Turunnya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa memaksa produsen untuk menurunkan kegiatan produksi.Produsen melakukan ini antara lain dengan cara mengurangi pemakaian faktor produksi, termasuk tenaga kerja.Inilah mengapa pada saat krisis ekonomi kita menyaksikan banyaknya pegawai atau buruh terkena PHK sehingga menganggur.
4.      Contoh kasus pengagguran
Perkembangan perekonomian tidak selalu diikuti dengan penurunan jumlah pengangguran. Hal ini terbukti dari jumlah pengangguran di Indonesia cenderung meningkat dari tahun sebelumnya. Inilah yang mendorong Pemerintah Indonesia terus berupaya mencari jalan untuk mengurangi jumlah pengangguran, salah satunya dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Hasilnya, jumlah pengangguran yang selama ini mengalami peningkatan, beberapa tahun belakang sudah ada penurunan. Menurut data Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Agustus 2012 mencapai 6,14 persen, mengalami penurunan dibandingkan TPT Februari 2012 sebesar 6,56 persen.
Sebelumnya, BPS mencatat, Jumlah penganggur, pada Februari 2010 mengalami penurunan sekitar 370 ribu orang jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2009 lalu, atau turun sekitar 670 ribu orang jika dibandingkan Februari tahun 2010. Turunnya angka pengangguran, serta meningkatnya jumlah tenaga kerja tersebut telah meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 0,23 persen selama periode satu tahun. Jumlah angkatan tenaga kerja pada semester pertama tahun 2011, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan peningkatan yang cenderung baik.
Peningkatan jumlah kelompok penduduk yang bekerja tersebut mampu menekan jumlah pengangguran hingga turun 7,87 persen. Pemerintah Indonesia dapat memprediksi dan mencapai tingkat pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah mengasumsikan pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai pada satu tahun tertentu sebesar satu persen, maka dapat diprediksi akan berpengaruh pada menurunnya tingkat pengangguran sebesar 0,064703 persen. Jika pemerintah menargetkan menurunkan tingkat pengangguran sebesar 1 persen, maka pemerintah harus mencapai pertumbuhan ekonomi sekitar 15,5 persen, asumsi ceteris paribus.
5.      Solusi mengatasi pengagguran
Langkah awal untuk mengurangi pengangguran adalah pemerintah perlu meningkatkan perhatian terhadap pendidikan masyarakat. Tingkat pendidikan pengangguran yang didominasi tamatan SMU ke bawah mengindikasikan sulitnya penyerapan angkatan kerja. Tindakan yang dapat dilakukan misalnya perbaikan layanan pendidikan, khususnya pendidikan formal, dan menurangi angka siswa putus sekolah. Selain itu juga, penciptaan lapangan pekerjaan sebagai salah satu prioritas dalam membangun perekonomian adalah tepat dan pemerintah harus konsisten dalam pelaksanaannya atau pencapaian prioritas tersebut.
Salah satu langkah adalah dengan pengelolaan kekayaan daerah yang pastinya harus melibatkan masyarakat setempat. Selama ini banyak masyarakat di suatu daerah yang kaya akan kekayaan daerahnya namun masyarakatnya lebih memilih bekerja di luar negeri, hal itu terjadi karena kurangnya kerpercayaan dan tidak menjanjikan dari segi penghasilan. Oleh karena itu, berilah kepercayaan dan pengetahuan kepada masyarakat bahwa mereka tidak hanya bekerja sebagai buruh atau seseorang dengan gaji yang tidak menjanjikan.
Selama ini para petinggi dari yang mengelola kekayaan negara sudah ditempati para ekspatriat, alhasil pekerja pribumi pun tidak ada kesempatan untuk menapak karir yang lebih tinggi yang pastinya akan berpengaruh pada penghasilan mereka. Jika masyarakat sudah diberikan pengetahuan dalam bidang yang kekayaan daerahnya yang akan diolah, maka tidak hanya pengangguran akan berkurang juga mereka pun tidak akan susah-susah menjadi tenaga kerja di luar negeri, dan yang pasti mereka dapat berkarir dan berkarya di daerahnya dengan gaji yang menjanjikan.
Mengurangi jumlah pengangguran dan berdampak pada perekonomian, tidak hanya itu, cara lain adalah dengan kewirausahaan yang memiliki peranan penting dalam segala dimensi kehidupan. Sumbangan kewirausahaan terhadap pembangunan ekonomi suatu negara tidaklah disangsikan lagi. Suatu negara agar dapat berkembang dan dapat membangun secara ideal, harus memiliki wirausahawan sebesar 2% dari jumlah penduduk. Kehadiran dan peranan wirausaha akan memberikan pengaruh terhadap kemajuan perekonomian dan perbaikan pada keadaan ekonomi. Karena wirausaha dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan pemerataan pendapatan, memanfaatkan dan memobilisasi sumberdaya untuk meningkatkan produktivitas nasional,sektor informal merupakan alternatif yang dapat membantu menyerap pengangguran.
Wirausaha dapat menjadi alternatif dalam usaha pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah diharapkan dapat mendukung kemajuan kewirausahaan dengan cara memberikan bantuan modal sehingga wirausahawan dapat mendirikan usaha tanpa halangan mengenai biaya modal. Pencari lapangan kerja yang semula hanya berminat pada sektor formal juga diharapkan merubah pandangannya dan beralih pada sektor informal yaitu wirausaha.

C.     Kebijakan Pemerintah
Secara kontinu kebijakan pemerintah diperlukan untuk menjaga kestabilan harga-harga dan mengurangi tingkat pengangguran pada tingkat yang sangat rendah. Kebijakan pemerintah tersebut dapat dibedakan kepada tiga bentuk: kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan segi penawaran. Alat yang digunakan dalam kebijakan fiskal adalah mengubah pengeluaran pemerintah, mengubah pajak dan gabungan dari keduanya. Kebijakan moneter dijalankan dengan mempengaruhi penawaran uang dan suku bunga. Sedangkan kebijakan segi penawaran terutamabertujuan untuk meninggikan efisiensi kigiatan ekonomi dan mendorong lebih banyak investasi yang akan memindahkan kurva penawaran agregat AS ke kanan/ke bawah.
Ketiga bentuk kebijakan pemerintah tersebut perlu dilakukan secara serentak untuk meningkatkan keefektifannya. Bentuk masing-masing kebijakan pemerintah tersebut untuk mengatasi masalah inflasi dan pengangguran adalah sebagai berikut:
1.      Untuk mengatasi pengangguran:
a.      Kebijakan fiskal: mengurangi pajak dan menambah pengeluaran pemerintah.
b.      Kebijakan moneter: menambah penawaran uang, mengurangi/menurunkan suku bunga dan menyediakan kredit khusus untuk sektor atau kegiatan tertentu.
c.       Kebijakan segi penawaran: mendorong lebih banyak investasi, mengembangkan infrasruktur, meningkatkan efesiensi administrasi pemerintahan, memberi subsidi dan mengurangkan pajak perusahaan dan individu.
2.      Untuk mengatasi inflasi
a.      Kebijakan fiskal: menambah pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah.
b.      Kebijakn moneter: mengurangi,menaikkan suku bunga dan membatasi kredit.
c.       Dasar segi penawaran: melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga seperti mengurangi pajak impor dan pajak ke atas bahan mentah, melakukan penetapan harga, menggalakkan pertambahan produksi dan menggalakkan perkembangan teknologi.


BAB III
PENUTUP

A.     Kesimpulan
1.      Pengangguran adalah keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi olehsegolongan tenaga kerja, yang telah mencari pekerjaan, tetapi tidakmemperolehnya.
2.      Inflasi adalah kenaikan harga-harga umum yang berlaku dalam suatuperekonomian dari satu periode ke periode yang lain.
3.      Kebijakan Pemerintah adalah kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi terutama pada Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter,dan Kebijakan Segi Penawaran.


DAFTAR PUSTAKA

Sukirno, Sadono, 2012, Makroekonomi Teori Pengantar, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Semoga bermanfaat (^_^)

Sabtu, 11 April 2015

HUBUNGAN MASALAH MAKROEKONOMI DENGAN KEBIJAKAN FISKAL “INFLASI”


A.    Pengertian Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah langkah- langkah pemerintah untuk membuat perubahan- perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah- masalah ekonomi yang dihadapi.
B.     Contoh Kebijakan Fiskal
Dapat dilihat pada beberapa langkah yang telah ditempuh pemerintah untuk mengatasi beberapa permasalahan ekonomi yang pernah membelit Indonesia. Langkah-langkah tersebut sepenuhnya adalah penerapan dari kebijakan fiskal yang dilakukan melalui dengan seksama dan juga mempertimbangkan banyak faktor ekonomi lain di dalamnya. Kebijakan fiskal sendiri pada dasarnya merupakan kebijakan dari pemerintah yang berhubungan erat dengan keadaan finansial negara. Dan sebagai contoh nyata penerapan kebijakan fiskal yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah dalam hal penyelesaian permasalahan inflasi.
Proses penanganan masalah inflasi dengan menggunakan kebijakan fiskal tentunya dilakukan melalui beberapa tahap. Namun yang jelas adalah dalam masalah ini instrument kebijakan fiskal yang menjadi kajian utama adalah mengenai pajak negara. Mengapa pajak? Karena dalam contoh kebijakan fiscal berikut ini pajaklah yang akan memberikan pengaruh terhadap inflasi secara langsung. Tidak menutup kemungkinan naiknya harga BBM juga mempengaruhi inflasi. Inflasi pada dasarnya adalah keadaan dimana penurunan nilai mata uang dari sebuah negara yang diakibatkan karena terlalu banyaknya uang yang beredar di masyarakat jika dibandingkan dengan produk barang atau pun jasa yang ada saat itu. Dan dengan mengontrol pendapatan pajak, dalam hal ini dinaikan jumlah pajaknya, maka akan mengurangi jumlah uang yang beredar.
Memang benar jika dengan penerapan kebijakan melalui penaikan pajak tersebut maka akan menimbulkan masalah ekonomi yang lain yaitu makin mahalnya harga barang barang di pasaran, namun hal ini tentunya dibarengi dengan makin sedikitnya uang yang beredar dan menurunnya angka inflasi. Dan jika tingkat inflasi bisa terkendali maka secara global perekonomian pun termasuk proses produksi dalam negeri bisa berjalan lebih baik.
C.    Bentuk-bentuk kebijakan fiscal
Kebijakan fiskal dapat dibedakan kepada dua golongan :
1.      Penstabil otomatik (bentuk-bentuk sistem fiskal yang sedang berlaku yang secara otomatik cenderung untuk menimbulkan kestabilan dalam kegiatan ekonomi). Penstabil otomatik adalah sistem perpajakan yang progresif dan proporsional, kebijakan harga minimum, dan sistem asuransi pengangguran. Pajak progresif dan pajak proporsional, pajak ini biasanya digunakan dalam memungut pajak pendapatan individu dan praktekkan hampir disemua negara. Pada pendapatan yang sangat rendah pendapatan seseorang tidak perlu membayar pajak. Akan tetapi semakin tinggi pendapatan, semakin besar pajak dikenakan ke atas tambahan pendapatan yang diperoleh. Dibeberapa negara sistem pajak proporsional biasanya digunakan untuk memungut pajak ke atas keuntungan perusahaan-perusahaan korporat, yaitu pajak yang harus dibayar adalah proporsional dengan keuntungan yang diperoleh.
2.      Kebijakan fiskal diskresioner (langkah-langkah dalam bidang pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara khusus membuat perubahan ke atas sistem yang ada, yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi).
Jika ditinjau dari sisi teori, ada tiga macam kebijakan anggaran yaitu:
1.      Kebijakan anggaran pembiayaan fungsional (functional finance) kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap  pendapatan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja.
2.      Kebijakan pengelolaan anggaran (the finance budget approach) kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai ekonomi yang mantap.
3.      Kebijakan stabilisasi anggaran otomatis (the stabilizing budget) kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program.
Jika dilihat dari perbandingan jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu :
1.      Kebijakan Anggaran Seimbang
Kebijakan anggaran seimbang, adalah kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan.
2.      Kebijakan Anggaran Defisit
Kebijakan anggaran defisit yaitu kebijakan anggaran dengan cara menyusun pengeluaran lebih besar  daripada penerimaan.
3.      Kebijakan Anggaran Surplus
Kebijakan anggaran surplus, yaitu kebijakan anggaran dengan cara menyusun pengeluaran lebih kecil dari penerimaan.
4.      Kebijakan Anggaran Dinamis
Kebijakan anggaran dinamis, yaitu kebijakan anggaran dengan cara terus menambah jumlah penerimaan dan pengeluaran sehingga semakin lama semakin besar (tidak statis). 
D.    Tujuan Kebijakan Fiskal
Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalannya memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerintah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).
Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mencegah pengangguran dan menstabilkan harga, implementasinya untuk menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggran pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan semakin kompleknya struktur ekonomi perdagangan dan keungan. Maka semakin rumit pula cara penanggulangan infalsi. Kombinasi beragam harus digunakan secara tepat seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, perdagangan dan penentuan harga.
Adapun kebijakan fiskal sebagai sarana menggalakan pembangunan ekonomi bermaksud mencapai tujuan sebagai berikut:
1.      Untuk meningkatkan laju investasi.
Kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan dan memacu laju investasi disektor swasta dan sektor Negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat dipergunakan untuk mendorong dan menghambat bentuk investasi tertuntu. Dalam rangka itu pemerintah harus menerapkan kebijaan investasi berencana di sektor public, namun pada kenyataannya dibeberapa Negara berkembang dan tertinggal terjadi suatu problem yaitu dimana langkanya tabungan sukarela, tingkat konsumsi yang tinggi dan terjadi investasi dijalur yang tidak produktif dari masyarakat dinegara tersbut. Hal ini disebabkan tidak tersedianya modal asing yang cukup, baik swasta maupun pemerintha. Oleh karena itu kebijakan fiskal memberikan solusi yaitu kebijakan fiskal dapat meningkatkan rasio tabungan inkremental yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan, memacu, mendorong dan menghambat laju investasi. Menurut Dr. R. N. Tripathy terdapaat 6 metode yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka menaikkan rasio tabungan incremental bagi mobilisasi volume keuangan pembangunan yang diperlukan diantaranya; control fisik langsung, peningkatan tariff pajak yang ada,penerapan pajak baru, surplus dari perusahaan Negara, pinjaman pemerintah yang tidak bersifat inflationer dan keuangan defisit.
2.      Untuk mendorong investasi optimal secara sosial.
Kebijakan fiskal bertujuan untuk mendorong investasi optimal secara sosial, dikarenakan investasi jenis ini memerlukan dana yang besar dan cepat yang menjadi tangunggan Negara secara  serentak berupaya memacu laju pembentukkan modal. Nantinya invesati optimal secara sosial bermanfaat dalam pembentukkan pasar yang lebih luas, peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya produksi.
3.      Untuk meningkatkan kesempatan kerja.
Untuk merealisasikan tujuan ini, kebijakan fiskal berperan dalam hal pengelolan pengeluaran seperti dengan membentuk anggaran belanja untuk mendirikan  perusahaan Negara dan mendorong perusahaan swasta melalui pemberian subsidi, keringanan dan lain-lainnya sehingga dari pengupayaan langkah ini tercipta tambahan lapangan pekerjaan. Namun, langkah ini harus juga diiringi dengan pelaksanaan program pengendalian jumlah penduduk.
4.      Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidak stabilan internasional
Kebijaksanaan fiskal memegang peranan kunci dalam mempertahankan stabilitas ekonomi menghadapi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal. Dalam rangka mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis pada masa boom, harus diterapkan pajak ekspor dan impor. Pajak ekspor dapat menyedot rejeki nomplok yang timbul dari kenaikkan harga pasar. Sedangkan bea impor yang tinggi pada impor barang konsumsi dan barang mewah juga perlu untuk menghambat penggunaan daya beli tambahan.
5.      Untuk menanggulangi inflasi.
Kebijakan fiskal bertujuan untuk menanggulangi inflasi salah satunya adalah dengan cara penetapan pajak langsung progresif yang dilengkapi dengan pajak komoditi, karena pajak seperti ini cendrung menyedot sebagian besar tambahan pendapatan uang yang tercipta dalam proses inflasi.

6.      Untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional
Kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan nasional terdiri dari upaya meningkatkan pendapatan nyata masyarakat dan mengurangi tingkat pendapatan yang lebih tinggi, upaya ini dapat tercipta apabila adanya investasi dari pemerintah seperti pelancaran program pembangunan regional yang berimbang pada berbagai sektor perekonomian.
E.     Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian
Pengaruh kebijaksanaan fiskal terhadap perekonomian bisa dianalisa dalam dua tahap yang berurutan, yaitu :
a.       Bagaimana suatu kebijaksanaan fiskal diterjemahkan menjadi suatu APBN
b.      Bagaimana APBN tersebut mempengaruhi perekonomian.
APBN mempunyai dua kategori, kategori yang pertama yaitu, mencatat pengeluaran dan penerimaan yang terdiri dari beberapa pos utama diantaranya :
Penerimaan
Pengeluaran
Pajak
Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembelian Barang & Jasa
Pinjaman Dari Bank Sentral
Pengeluaran Pemerintah Untuk Gaji Pegawai
Pinjaman Dari Masyarakat Dalam Negeri
Pengeluaran Pemerintah Untuk Transfer Payment
Pinjaman Dari Luar Negeri

Kebijakan anggaran pemerintah dahulu selalu mengharuskan kebijakan anggaran berimbang. Kebijakan anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Namun pada saat ini kebijakan anggran dapat menjadi kebijakan anggaran defisit (defisit budget), anggaran surplus (surplus budget).
Kebijakan anggaran emplisit  adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Dalam hal ini, peningkatan pengeluaran yaitu pembelian pemerintah atas barang dan jasa. Peningkatan pembelian atau belanja pemeritah berdampak terhadap peningkatan pendapatan nasional. Contohnya pemerintah mengadakan proyek membangun jalan raya. dalam proyek ini pemerintah membutuhkan buruh dan pekerja lain untuk menyelesaikannya. dengan kata lain proyek ini menyerap SDM sebagai tenaga kerja. hal ini membuat pendapatan orang yang bekerja di situ bertambah. Anggaran defisit memiliki keunggulan maupun kelemahan, salah satu keunggulannya adalah terdapat penertiban pada angka defisit dan nilai tambahan utang yang jelas dan lebih transparan serta bisa diawasi masyarakat. Menurut Menkeu Agus DW Martowardojo penerapan kebijakan anggaran defisit tujuannya untuk menciptakan ekspansi fiskal dan menguatkan pertumbuhan ekonomi agar tetap terjaga pada level yang tinggi. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif. . Anggaran defisit salah satunya dengan melakukan peminjaman/hutang, dahulu pemerintahan Bung Karno pernah menerapkannya dengan cara memperbanyak utang dengan meminjam dari Bank Indonesia, yang terjadi kemudian adalah inflasi besar-besaran (hyper inflation) karena uang yang beredar di masyarakat sangat banyak. Untuk menutup anggaran yang defisit dipinjamlah uang dari rakyat, sayangnya rakyat tidak mempunyai cukup uang untuk memberi pinjaman pada pemerintah. akhirnya, pemerintah terpaksa meminjam uang dari luar negeri. Ini merupakan salah satu kasus yang menggambarkan kelemahan dari anggaran defisit.
Sedangkan, anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.
Anggaran surplus (Surplus Budget)/ Kebijakan Fiskal Kontraktif adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.  Cara kerja anggara surplus adalah kebalikan dari anggaran defisit, uang yang didapat pemerintah dari pendapatan pajak lebih banyak dari yang dibelanjakan, pemerintah memenfaatkan selisihnya untuk melunasi beberapa hutang pemerintah yang masih ada. Surplus anggaran akan menaikkan dana pinjaman, mengurangi suku bunga dan meningkatkan investasi. Investasi yang lebih tinggi seterusnya dapat meningkatkan akumulasi modal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.




F.     Contoh kasus mengenai kebijakan fiskal “inflasi”
Ekonom: Harga Serba Naik Akan Dorong Inflasi
Ekonom menilai kenaikan sejumlah harga kebutuhan akan mendorong inflasi. Foto: Ilustrasi
JAKARTA - Pengamat ekonomi Lana Soelistianingsih berpendapat, naiknya harga kebutuhan secara bersamaan akan berdampak pada inflasi.
Namun demikian, Lana memproyeksikan bahwa kenaikan harga beras, bahan bakar minyak (BBM), elpiji 12 kilogram (kg), menyusul listrik, tol dan tiket kereta tersebut tidak terlalu besar dan masih bisa dikendalikan. Hal itu karena dibantu akan adanya panen beras pada Maret hingga April ini.
"Saya kira nanti memang ada kenaikan (inflasi), tapi tidak terlalu besar karena diperkirakan Maret-April ada panen. Nanti diperkirakan harga beras turun kalau memang betul dan bisa mengkompensasi kenaikan lainnya, sehingga total inflasinya tidak besar kalau memang ada," ujarnya kepada Sindonews di Jakarta, Sabtu (7/3/2015).
Dia menuturkan, naiknya harga BBM jika bisa harus dikompensasi terhadap panen beras."Lumayan itu kalau pemerintah berhasil mengompensasi," imbuh dia.
Sementara tarif listrik yang akan naik April 2015, menurut dia, pengaruh ke inflasinya kecil karena naiknya tidak begitu besar, hanya sekitar 0,2%-0,3%.
Namun demikian, untuk total proyeksi inflasi ke depannya, Lana mengakui belum bisa memproyeksikan angkanya lantaran naiknya harga hampir bersamaan.
"Kita belum hitung (angka inflasi) karena banyak kenaikan, gas elpiji, BBM juga naik, ini karena masih awal. Biasanya minggu ketiga kita baru confirm. Sampai sekarang itu, kira-kira ada inflasi sebesar 0,02%," pungkas Lana.
Sekadar informasi, pada Januari-Februari terjadi deflasi 0,61%. Adapun deflasi pda Februari sebesar 0,36% merupakan deflasi Februari tertinggi yang pernah terjadi dalam 50 tahun terakhir.
G.    Pengaruh Kenaikan Harga Minyak Terhadap Perekonomian Indonesia
Pada kurun waktu tahun 1970-an, sampai dengan tahun 1980-an, naiknya harga minyak (krisis minyak) memberikan keuntungan yang relatif sangat besar kepada Indonesia. Pada kurun waktu tersebut, Indonesia “ketiban pulung” windfall dari kenaikan harga minyak karena pada saat itu Indonesia merupakan eksportir minyak. Kenaikan harga minyak ini, mampu mendongkrak jumlah “pundi-pundi” devisa negara sehingga pada saat itu untuk sementara keadaan terselamatkan (Anggaran Negara).
Untuk saat sekarang (mulai tahun 2004, 2005 dan oktober 2007), apa yang disebut windfall di masa lampau tidak mungkin lagi dirasakan oleh Indonesia. Ini disebabkan karena pada masa-masa sekarang kita tidak lagi menjadi eksportir tetapi sudah tumbuh menjadi importir yang haus minyak (transisi dari eksportir ke importir) dan semakin lama ladang minyak kitapun sudah tidak bisa diandalkan. Dengan kondisi sekarang (transisi) maka kenaikan harga ini akan berpengaruh terhadap perekonomian yang hingga saat ini menjadikan minyak sebagai pendorong proses produksi (kecenderungan ketergantungan) dan anggaran pemerintah.
Kenaikan harga minyak memiliki pengaruh dua sisi terhadap anggaran pemerintah, di satu sisi meningkatkan penerimaan pemerintah dari minyak dan sisi yang lain akan meningkatkan beban subsidi. Dampak yang ditimbulkan oleh kenaikan harga ini pasti akan mempengaruhi beban fiskal (defisit anggaran), yang dikarenakan Indonesia hingga kini masih memberikan subsidi untuk konsumsi minyak domestik. Akan tetapi dampak tersebut relatif tidak terlalu besar atau cenderung netral, ini disebabkan karena sejak tahun 2005 subsidi BBM untuk bensin dan solar sebagian besar sudah dihapuskan dan yang masih disubsidi dengan cukup besar adalah minyak tanah.
Dampak ini akan relatif lebih besar terhadap anggaran apabila target produksi minyak Indonesia (Lifting Minyak) tidak tercapai (sensitifitas perubahan asumsi produksi terlihat dari perhitungan setiap penurunan prokusi meniyak mentah 50.000 barel per harga akan mengakibatkan defisit anggaran bertambah Rp 4 Trilliun) dan jika produksi tidak meningkat dan konsumsi di dalam negeri melaju seperti sekarang, maka pembengkakan defisit anggaran sudah pasti tidak bisa dihindarkan. Selain itu kenaikan harga minyak akan sangat semakin berdampak terhadap defisit anggaran apabila konsumsi BBM domestik terus meningkat dan aktifitas penyelendupan minyak keluar negeri meningkat (semakin marak) akibat disparitas harga di dalam negeri dan harga di luar negeri semakin melebar sebagimana yang terjadi pada tahun 2004.
Koreksi proyeksi pertumbuhan dunia dari 5,2% menjadi 4,8% untuk tahun 2008 dan Indonesia hanya 6,1% (proyeksi IMF) juga bisa membuat kita melihat gambaran kondisi perekonomian global yang lebih suram sehingga sudah pasti akan mempengaruhi penerimaan negara dari pajak. Dengan demikian ini pasti akan menimbulkan semakin menganganya defisit anggaran apabila pemerintah tidak melakukan tindak antisipatif yang cepat. Kenaikan ini juga (kenaikan tarif listrik non-subsidi) akan menambah beban sektor industri dan akan mengakibatkan turunya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga barang sehingga pada akhirnya akan dapat mengganggu target perekonomian.
Bagi Indonesia, setiap kenaikan harga minyak mentah dunia akan selalu mengundang kekhawatiran. Seperti diungkapkan Menteri Keuangan pada saat itu, Agus Martowardojo, setiap kenaikan harga minyak USD 1 per barel, pemerintah harus menyiapkan dana tambahan subsidi BBM sebesar Rp 2,6 triliun, sebuah jumlah yang tidak sedikit bagi negeri ini.
Selain itu, kenaikan harga minyak mentah dunia akan meningkatkan harga jual BBM non subsidi yang selama ini mengikuti harga pasar. Seperti pada saat sekarang ini, harga pertamax di Jakarta dan sekitarnya menembus di angka Rp 10.300 per liter, sebuah nilai yang sangat besar bagi konsumen di negeri ini.
Dampak lain yang mungkin timbul adalah disparitas harga BBM bersubsidi (premium) dengan pertamax yang begitu tajam akan berpeluang mengganjal program penghematan BBM bersubsidi. Kondisi akan semakin parah bila hal itu diabaikan, karena bisa mengundang spekulasi di tengah masyarakat sehingga terjadi penimbunan BBM oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab dengan berharap keuntungan dibalik kekisruhan hilangnya BBM di pasaran. Ini sebuah dampak langsung dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang harus diantisipasi.
Ancaman lain yang harus diwaspadai adalah inflasi. Jika harga minyak mentah naik, harga barang-barang akan cenderung ikut naik sehingga kemungkinan terjadi pembelian besar-besaran di masyarakat untuk mengamankan pasokan. Akibatnya, laju inflasi sulit ditahan. Bagi kalangan industri, kenaikan harga minyak akan menyebabkan kenaikan harga produksi sampai lima persen, sementara kenaikan di tingkat konsumen bisa sampai 7,5 persen. Jika ini terus terjadi, bukan tidak mungkin target inflasi dalam APBN 2011 akan jauh terlampaui, dan berbahaya bagi perekonomian Indonesia ke depannya.
Oleh karena itu, pemerintah harus mewaspadai gejolak kenaikan harga minyak mentah dunia ini. Dan yang lebih penting lagi, upaya-upaya konkrit dan sistematis wajib dilakukan oleh pemerintah, untuk menyelamatkan negeri ini dari kehancuran. 

Semoga bermanfaat :)